Rapat Panitia Cap Go Meh 2009

10 Januari 2009
Komentar:
Pada tanggal 09 Januari2009,rapat panitia yang lebih mirip pengumuman dari Panitia CGM2009 di gedung Studio 21,Jalan Yos Sudarso Singkawang.Rapat kali ini sangat berbeda tidak seperti pada umumnya rapat  CGM,karena rapat ini dipimpin langsung  Walikota Singkawang Pak Hasan Karman,Sekda sebagai ketua panitia,Dinas parawisata,Kapolres,,Chin Miau Fuk,Bong Cin Nen,dan Juga diundang Ketua Majelis Tao Indonesia (MTI) Resort Singkawang, Bapak Chai Ket Khiong beserta para Tatung(200an orang).Masyarakat Singkawang menilai perayaan CGM 2009 yang akan datang ini seperti  kota Singkawang dalam keadaan darurat atau status Siaga 1,sampai-sampai Pak Hasan Karman harus mengerahkan 5 kekuatan untuk memback-up Panitia pelaksana.Apakah  kota ini hanya masalah CGM saja  yang penting dan perlu mendapat prioritas utama? Padahal  masih  segudang persoalan yang perlu mendapat perhatian,seperti  menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka yang menganggur.

 

Adapun inti dari rapat tersebut yaitu memaksa para tatung menerima  konsep satu altar,pendaftaran yang hanya dibatasi 10 hari saja. Dengan pengertian  Pemkot melarang masyarakat Singkawang mendirikan altar selain altar yang sponsori oleh Pemkot Singkawang dan Permasis. Tentu saja para Tatung sangat keberatan dengan konsep satu altar karena pengalaman mereka menunjukan dengan satu altar sangat menggangu pelaksanaan upacara CGM. Dalam rapat ini,para Tatung tidak diberi  kesempatan  berbicara, seakan –akan mereka ini adalah orang- orang berdosa dibawah Pemerintahan Pak Hasan Karman.Hal ini sangat berbeda  ketika  Pemerintah Pak Awang bahwa komunitas Tionghoa  Singkawang diberi kebebasan mendirikan altar,ini menandakan demokrasi. Apakah dibawah Pemerintahan Pak Hasan Karman  bahwa  komunitas Tionghoa Singkawang mengalami kemunduran ? Entahlah,yang jelas komunitas  Tionghoa Singkawang akan memberi  penilaian dalam hal ini.
Disamping  dibatasi hanya ada satu altar,para Tatung juga harus menerima tawaran yang ditentukan oleh pihak panitia.Yaitu bantuan bagi para Tatung(group) yang belum jelas jumlahnya karena keterbatasan dana sebagaimana yang telah diakui oleh pihak  Panitia.Tentu saja alasan yang dikemukakan Panitia  ini menandakan kemunduran dibandingkan tahun yang lalu dimana  para Tatung mendapat bantuan sebesar Rp2.5jt,yang banyak diprotes para Tatung. 

Masalah  konsep satu altar ini, belum  dapat kita mengatakan  konsep ini mencerminkan nilai demokrasi.Tentu saja konsep  satu altar ini perlu diuji dari segi hukum,di pengadilan.Biar di pengadilan yang memutuskan apakah masyarakat Singkawang berhak mendirikan altar atau tidak demikian pendapat seorang pratisi hukum yang juga seorang politisi di Singkawang yang tidak mau disebut namanya tsb.Jangan hanya Pemkot yang menentukan.

 

CintaSingkawang,10 Januari 2009