Kehadiran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Singkawang

28 Maret 2008

Komentar:

Pada tanggal 3 Maret 2008,walikota singkawang,Bapak Hasan Karman melantik Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Singkawang.Kehadiran badan baru ini( birokrasi baru ?), menurut pernyataan  walikota kita bertujuan membantu tugas kepala daerah dalam rangka memberi masukan dan rekomendasi guna merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Dengan memakai bahasa yang sederhana FKUB memberi pelayanan kepada pemerintah dan masyarakat. Kepada pemerintah yaitu memberi rekomendasi masalah pemeliharaan kerukunan antar umat beragama. Dan kepada masyarakat yaitu memberi  rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah .

Kerukunan antar umat beragama memang penting bagi suatu masyarakat memiliki berbagai macam suku dan agama seperti kota Singkawang.Tanpa ada kerukunan beragama akan menimbulkan isu-isu agama yang dapat  menyulut konflik di masyarakat,ini yang perlu kita hindarkan.

Jika kehadiran FKUB benar bertujuan untuk memberi nasehat atau berupa rekomendasi tentang materi yang menyangkut kerukunan beragama kepada kepala daerah.Ini tidak perlu kita risaukan karena kepala daerah dapat  menerima ataupun menolak rekomendasi dari FKUB. Tetapi, jika FKUB bertindak sebagai badan pengambil keputusan  bagi masyarakat yang mau memohon pendirian rumah ibadah. Atau sebagai badan untuk menghakimi para pemohon.Ini yang perlu kita waspadai kehadiran badan FKUB akan menambah masalah di Singkawang.

Kita belum tahu pasti mekanisme cara FKUB mengambil keputusan untuk suatu permohonan mendirikan rumah ibadah. Apakah setiap pemohon mendirikan  rumah ibadah harus mendapat rekomendasi dari FKUB sebagai salah satu dari persyaratan administrasi? Apa  konsekwensi bagi masyarakat yang  mendirikan rumah ibadah tanpa mendapat rekomendasi dari FKUB?  Jika FKUB menolak memberi rekomendasi kepada pihak pemohon ? Bagaimana masyarakat dapat menpercayai independensi FKUB dalam mengambil keputusan?

Menurut gossip yang beredar dimasyarakat di Singkawang,kehadiran badan FKUB hanya sebagai alat untuk mengontrol  para  Tatung yang bandel yang tidak mau dikontrol oleh pihak tertentu.Jika dugaan masyarakat itu benar,memakai FKUB mengontrol mereka seperti memakai meriam menebak lalat.

 Seperti dikatakan oleh Gus Dus,di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita bebas beragama.Jika kita bebas beragama berarti kita bebas beribadah.Jangan kuatir Anda bebas beribadah di kota Singkawang !

 

CintaSingkawang,28 Maret 2008