Hasil check up Pemkot Singkawang
07 Oktober 2010

Komentar:

Laporan hasil  pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap  pengelolaan keuangan  Pemkot Singkawang dibacakan di dalam ruang sidang DPRD Singkawang beberapa hari yang lalu.

Hasil audit BPK terhadap pengelolaan APBD kota Singkawang menyatakan Opini Tidak Wajar TW (adverse opinion).  Status  tersebut sangat  mengejutkan berbagai kalangan masyarakat Singkawang, baik dari kalangan para politisi ataupun masyarakat awam. Sejauh ini, merupakan predikat ‘terjelek’ yang pernah dicapai Pemkot Singkawang  di bawah pemerintahan Pak HK. Akibatnya masyarakat Singkawang  meragukan kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah Pak HK dalam  hal pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dalam etika akuntasi hasil pemeriksaan laporan keuangan diberi opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan pada kesesuaian dengan standar  dan prosedur akuntansi yang mencakup aspek; kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Supaya pengguna informasi dalam membuat dan mengevaluasi keputusan  dalam laporan keuangan memahami konsekuensi ekonomis jika pengambilan keputusan berdasarkan laporan tersebut.

Pada  opini Tidak Wajar TW, menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua material,salah saji, kurangnya akuntansi dokumentasi yang akurat yang sesuai dengan standard akuntansi yang diakui. Sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Pemeriksa menyarankan kepada pengguna laporan keuangan bahwa entitas tidak mengikuti prinsip akuntansi, standar dan prosedur yang digunakan untuk mengkompilasi laporan keuangan.  Transaksi tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar mengenai kegiatan pencatatan akuntansi.

Menurut hasil temuan BPK tersebut menunjukkan akuntansi Pemkot Singkawang terdapat banyak kelemahan, tidak berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Uang negara dan daerah dibelanjakan tanpa dibukukan secara bertanggungjawab, banyak transaksi tidak dicatat secara menditel.  Sekedar contoh program jaminan kesehatan, pendataan masyarakat miskin yang tidak akurat sehingga  terdapat  data ganda,  tidak dilengkapi  dengan alamat dan pekerjaan para maskin.

Kelemahan akuntansi pemkot ini memberi indikasi kepada masyarakat Singkawang  bahwa Pak HK harus kerja keras untuk memperbaiki sistem  pengendalian intern terhadap instansi bawahannya. Kelemahan  struktur pengendalian intern akan mempengaruhi proses pencatatan, penyusunan  laporan sehingga mempengaruhi pengendalian akutansi yang akurat. Untuk meningkatkan pengendalian akutansi perlu didukung dengan sumber daya manusia yang  terampil, dan memperdayakan teknologi informasi dan komunikasi. ”Daripada dana dipakai untuk beli kembang api untuk berfoya lebih baik dipakai untuk membayar jasa konsultan untuk pelatihan manajemen dan pengembangan SDM pemkot” kata pengamat masalah sosial kota Singkawang, Pak Herry Chung.

CintaSingkawang menghubungi salah satu Anggota DPRD Singkawang untuk menanyakan reaksi Beliau terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK itu, Beliau mengatakan;”sangat menyayangkan laporan keuangan yang tidak sesuai  dengan harapan masyarakat Singkawang”. “ Saya kuatir  para investor tidak mau datang  ke Singkawang sebagai tempat  tujuan investasi sesudah membaca laporan BPK itu” jelas Beliau, dan meminta Cinta merahasiakan identitasnya.  Memang para investor akan menghindari dan sangat hati-hati terhadap  daerah  yang mendapat rapor merah dari BPK.

Reaksi dari tokoh masyarakat  di Roban terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK itu, Beliau mengatakan:”Laporan ini sebagai bukti nyata yang menandakan ketidakmampuan  team Pak HK mengelola keuangan negara dan daerah dengan baik”. Bahkan tokoh  ini mengusulkan “laporan keuangan seperti itu harus mendapat  penghargaan MURI” dengan nada serius.

 

 

CintaSingkawang, 07 Oktober  2010