Menjelang keputusan Mahkamah Konstitusi

-Ibu Chai Chui Mie meminta Majelis Hakim MK memecat Kapolres Singkawang

14 Oktober 2012

Komentar:

Walaupun KPU Singkawang telah mengumumkan bahwa  pasangan Pak Awang-Pak Mutholib sebagai pemenang pilkada Singkawang 2012, berdasarkan suara yang terbanyak diperoleh pasangan ini. Pak Nusantio Setiadi telah mengaku dirinya telah kalah dalam pemilihan, dan telah  mngucapkan selamat kepada pasangan yang terpilih, Pak Awang-Pak Mutholib.

Tetapi bagi Pak HK masih belum bisa menerima kekalahan ini karena Beliau merasa dirinya diperlakukan tidak adil, pemilihan yang tidak adil, dan  ada usaha sistematis untuk mengalahkan dia. Untuk mendapat kepastian, Pak HK harus menempuh jalur hukum.

 

Beberapa hari yang lalu MK telah menyidang kasus sengketa pilkada Singkawang 2012, sekarang sedang menanti keputusan MK. Sidang sengketa pilkada Singkawang 2012 sempat mendapat perhatian masyarakat KalBar, khusus komunitas Tionghoa Kalbar di Jakarta dan sekitarnya. Dalam sidang MK ini, terdiri tiga hakim. Pak Akil Mochtar bertindak sebagai ketua hakim yang memimpin sidang, Pak Muhamad Alim dan Pak Hamdan Zoelva sebagai anggota hakim.

Dalam artikel ini CintaSingkawang tidak akan mengomentari, atau memberi opini dari segi perspektif hukum materi yang diuji dalam sidang tersebut. Karena kasus ini belum diputuskan oleh MK, setiap opini dimedia  ada kemungkinan dapat mempengaruhi jalan suatu keadilan(keputusan).Tetapi materi kesaksian yang telah disampaikan dalam sidang boleh kita siarkan.

Ada ratusan point yang menjadi tuntutan Pak HK, didukung sekitar ratusan orang saksi. Tetapi hanya 15 saksi dari kubu HK yang tampil dalam sidang. Ada satu point yang sampai sidang selesai masih menjadi polemik berkepanjangan yaitu ibu Chai Chui Mie meminta majelis Hakim MK harus menurunkan(memecat?) Kapolres Singkawang dan Kasat Reskrim Polres Singkawang.

 

Materi yang menjadi tuntutan kubu HK secara garis besar dapat digolongkan dua bagian:

-Kinerja KPU Singkawang.  

Menurut tuntutan dari pihak Pak HK  KPU Singkawang tidak bekerja secara professional, tidak sesuai prosedur hukum. Sehingga banyak pendukung Pak HK tidak terdaftar, ada yang terdaftar tetapi tidak mendapat kartu memilih. Kelalaian ini merugikan pihak Pak HK.

Sedangkan pihak KPU membantah bahwa mereka bekerja sesuai dengan prosedur hukum. Sebelum hari pemilihan ada komplain dari kubu Pak HK tentang warga terdaftar tetapi tidak memiliki kartu memilih sudah mereka tanggapi. Bagi warga tidak terdaftar, karena itu berdasarkan data dari Pemkot Singkawang( pemerintah Pak HK) tidak tercantum data mereka sebagai pemilih. KPU melakukan sesuai dengan data yang disuplai dari pemkot Singkawang.

KPU juga menyertakan bukti dalam sidang bahwa Pak HK  tidak jujur, dengan memakai cara yang tidak dibenarkan hukum untuk berusaha memenagkan  pemilihan. Pihak saksi dari KPU, Pak Bong Cin Fan sebagai anggota KPPS juga merangkap team sukses Pak HK supaya mudah bagi coblos ganda. Bong Cin Fan juga bertugas mengumpulkan kartu kartu  pemilih dari RT RT  yang pemilihnya tidak berada  ditempat, kartu tersebut diserahkan ke HK center. Beberapa tersangka tertangkap dalam coblos ganda atas suruhan HK center.

 

- Usaha sistematis untuk menghalangi komunitas Tionghoa memilih.

Pihak Pak HK mengemukakan ada isu diskriminasi terhadap warga Tionghoa dalam pemilihan. Untuk ini, pihak dari kubu Pak HK menampilkan saksinya, Ibu Chai Chui Mie(ketua Dewan Singkawang).  Menurut Ibu Chui Mie pihak KPU melakukan diskriminasi terhadap warga Tionghoa karena ada sebagian warga tidak diberi kesempatan memilih. Begitu juga Kapolres Singkawang  melakukan diskriminasi terhadap warga Tionghoa, tidak melindungi warga. Ketika ketua hakim, Pak Akil Mochtar meminta Ibu Chui Mie  memberi kesaksiannya yang lebih spesifik untuk menggambarkan diskriminasi yang Ibu Chui Mie maksudkan. Ibu Chui Mie tidak sanggup menyertakan bukti kepada sidang.

Disini menandakan Ibu Chui Mie  belum berpengalaman dalam sidang pengadilan, mungkin ini sidang pengadilan pertama yang dihadiri Ibu Chui Mie dalam hidupnya.

Didalam ruang pengadilan kita hanya berbicara fakta dan data, tidak membicarakan prasangka, opini, dugaan. Prasangka, opini, dugaan  tidak dapat diterima disidang pengadilan. Fakta adalah sesuatu yang kita sampaikan menunjukkan tidak bohong; sebagaimana yang ada. Sedangkan data untuk menunjukkan bukti, jadi bukti perlu didukung dengan data.

 

Masyarakat Singkawang menunggu keputusan MK untuk menentukan hasil pilkada Singkawang 2012.

 

 

 


CintaSingkawang, 14 Oktober 2012