Sanggupkah  Ibu Chui Mie mempertahankan jabatannya?

16 April 2010

Komentar:

Ketika Pak Hasan Karman terpilih sebagai wali kota Singkawang yang pertama dari etnis Tionghoa Singkawang. Banyak orang menduga bahwa sebagian dari komunitas Tionghoa Singkawang akan mengikuti jejak Pak Hasan Karman. Mencari pekerjaan di jalur pemerintah.

 

Padahal proses terpilihnya Pak Hasan Karman sebagai wako Singkawang ditinjau dari segi moral masih merupakan sebuah teka-teki besar bagi masyarakat pada waktu itu. Katakan seperti peristiwa  pada malam tanggal 16 Nopember 2007. Pada jam 04.00 pagi  Pak Hasan Karman dan Eka Chandra bersama timnya yang berjumlah empat orang mendatangi dan masuk ke dalam  kantor KPUD Singkawang. Apa yang telah mereka lakukan di kantor  KPUD Singkawang pada waktu itu? Sampai pada saat ini hal itu  masih menjadi  tanda tanya besar bagi masyarakat yang menghargai kejujuran dalam proses pemilihan, Wallahu’alam bissawab!

Hanya Tuhan dan Hasan Karman dan konco-konconya yang tahu apakah peristiwa tersebut sebagai aksi kecurangan? Namun lawan politiknya, Pak Awang pada saat itu  gagal  membuktikan ada  kecurangan dalam  Pilkada 2007 di pengadilan. Memang, dalam pengertian secara  hukum suatu “kebenaran” harus ditentukan  dengan bukti. Ini bukan berarti bahwa  “ kebenaran” itu harga mati, tidak berubah. Karena “kebenaran” ditentukan oleh “bukti”, jika ada bukti baru ( Novum)  bisa saja mengubah(menggeser) “kebenaran” lama. Siapa tahu kelak ada pihak terlibat, kata saja dari pihak KPUD memberi kesaksian dalam hal ini sebagai bukti baru.

 

Sejak awal pemerintahan Pak Hasan Karman, Beliau selalu mengeluh bahwa Beliau dipersulit oleh para anggota Dewan.  Bahkan benih perbedaan agamapun sempat disebarkan dalam lingkungan gereja. Hubungan antara eksekutif dan legislatif kurang serasi karena ketidakmampuan Pak Hasan Karman berkomunikasi dengan para anggota Dewan. Bukan karena sentimen etnis ataupun agama. Bukti ini sangat jelas, kombinasi  para anggota DPRD 2009.

Dari segi politik, Pak Hasan Karman seharusnya mendapat dukungan politik di dewan. Bahkan pemimpin DPRD Singkawang , IbuTjhai Chui Mie dan Wakil Ketua DPRD Bong Cin Nen. Kedua posisi yang sangat penting dalam sistem legislatif dijabat oleh konco Pak Hasan Karman. Apa lagi yang harus dikeluhkan? Seharusnya semua berjalan sesuai dengan rencana pihak eksekutif. Tetapi, kenyataan tidak demikian. Dimana letak permasalahannya?

Kesalahan yang paling prinsip yaitu meletakkan pihak tertentu yang  tidak memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk posisi sangat penting di legislatif. Katakan seperti  posisi pimpinan DPRD. Sebagai pimpinan DPRD harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang  prosedur  memimpin sidang, mengakomodasi berbagai  pendapat dari para anggota DPRD, memiliki komunikasi skill, membuat agenda kerja , dan menguasai management skill.

Menurut track record kehidupan Ibu Chui Mie menunjukkan Beliau tidak  memiliki kemampuan (pengalaman)yang dapat memberi dukungan  posisi  Beliau sebagai pemimpin DPRD.  Sebelum  Beliau terpilih menjadi anggota DPRD Singkawang, Beliau  tidak pernah melibatkan diri dalam organisasi kemasyarakatan, sosial ataupun organisasi keagamaan. Kekurangan pengalaman bermasyarakat tersebut akan berdampak kepemimpinan Beliau di dewan. Apalagi berhadapan pada anggota dewan yang nakal yang suka  mengganggu persidangan dengan cara mempergunakan hak  interupsi mereka. Banyak cara untuk mengganggu suatu sidang, setiap kali terjadi gangguan akan mempengaruhi keputusan terhadap suatu materi yang dikupas. Banyak materi yang disidangkan tidak  diputuskan tepat pada jadwalnya, sehingga banyak hal perlu penjadwalkan kembali. Setiap penjadwalan kembali akan menambah tekanan dan beban untuk Ibu Chui Mie. Jika seperti skenario yang kita sebutkan diatas itu terjadi berapa lamakah Ibu Chui Mie dapat bertahan posisinya sebagai pemimpin DPRD Singkawang? Ataukah Ibu Chui Mie kembali ke profesi semulanya sebagai IBU RUMAH TANGGA?

 

 

CintaSingkawang, 16 April 2010